 |
| Askori bersama tokoh masyarakat kabupaten Bengkalis |
RIAUEXPRESS, BENGKALIS - Berangkat dari hasil keputusan Pemkab. Bengkalis bersama Forkopimda, Senin (06/02/23) lalu, bahwa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2023 ditunda, dan akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2025 mendatang.
Akan tetapi, keputusan final Pemkab. Bengkalis tersebut, telah diusik Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar melalui pernyataannnya, bahwa penyelenggaraan Pilkades tetap harus sesuai waktu yang ditentukan, yakni sebelum tanggal 1 November 2023.
Bahkan kata Gubri, seperti dilansir portal resmi Pemerintah Provinsi Riau (riau.go.id) pada hari Rabu,15 Feb 2023 mengingatkan, bahwa Bupati dan Wali Kota apabila akan menunda sampai dengan selesainya kapan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, agar melapor kepada Gubernur dengan membuat tembusan kepada Mendagri.
Atas pernyataan Gubri Syamsuar ini, langsung ditimpali Ketua Fraksi Nasdem Persatuan Pembangunan DPRD Bengkalis, Askori, bahwa seharusnya Gubri konsentrasi saja program dan janji politiknya, jangan ngurusi hal yang kecil ini (Pilkades).
"Perlu pak Gubri ketahui, pada Senin (06/02/23) lalu, Pemkab. Bengkalis bersama Forkompimda seperti Kepolisian, Kodim, Kejaksaan, serta pihak Kecamatan sudah memutuskan Pilkades ditunda, dan akan diselenggarakan tahun 2025 mendatang, "ungkap Askori kepada sejumlah wartawan, Sabtu (18/02/23).
Keputusan penundaan Pilkades di Kabupaten Bengkalis itu sudah final, dan tembusannya sudah sampai ke Gubri. Kemudian sejauh ini tidak ada gejolak ditengah-tenngah masyarakat.
"Mungkin saat itu Gubri lagi tidur, jadi beliau belum sempat membaca surat tembusan penundaan Pilkades ini, "kata Anggota DPRD Bengkalis ini sambil tertawa lepas.
Askori menyebut, bahwa pernyataan Gubri soal penundaan Pilkades akan mematikan demokrasi itu, maksudnya demokrasi yang mana?, dan pernyataan Gubri itu menimbulkan permasalah baru di kabupaten Bengkalis
Harusnya Gubri mainlah ke Bengkalis. Lihat peta Politik Bengkalis yang sudah harmonis, jangan timbulkan kegaduhan lagi. Karena penundaan Pilkades sudah final. Kemudian jangan hanya menerima masukan dari segelintir orang saja untuk pecah-belah keharmonisan Kabupaten Bengkalis, "tegas Askori.
Sementara itu, perwakilan BPD kecamatan Bantan, Afrizal menyampaikan, bahwa keputusan Pemkab. Bengkalis menunda Pilkades dari 2023 menjadi 2025 itu sudah tepat.
"Penundaan ini jelas memberikan dampak terhadap stabilitas keamanan politik di tingkat desa yang lebih baik. Karena akan memberikan dampak keadilan bagi seluruh calon incumbent maupun calon baru, "katanya.
Disisi lain, tokoh masyarakat Bengkalis, M Yusuf menyayangkan pernyataan Gubri, bahwa penundaan Pilkades akan mempengaruhi kesempatan Kades incumbent untuk terpilih lagi.
"Pernyataan itu terlihat keberpihakannya terhadap Kades petahana, tapi tanpa memikirkan hati dan perasaan masyarakat. Sementara mayoritas masyarakat sudah setuju penundaan Pilkades yang telah diedarkan ke seluruh Desa dan Kecamatan se Kabupaten Bengkalis, "ungkap Yusuf.**