 |
| Ilustrasi |
RIAUEXPRESS, SIAK - Aroma tak sedap tercium rekanan dari panitia Kelompok Kerja (Pokja) ULP. Lantaran adanya dugaan campur tangan aparat penegak hukum dalam proses tender, sehingga timbullah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Hal ini diungkapkan aalah tokoh pemuda Siak, Rolis SH, bahwa permainan oknum Pokja ULP kerap terjadi dalam setiap kegiatan lelang yang sudah berjalan bertahun-tahun.
"Tapi sayangnya tak ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum (APH), baik Kejaksaan maupun Polres," kata Wakil Ketua Gabungan Anak Siak (GAS) ini, Kamis (25/07/24).
Karena itu, mantan Ketua Partai Hanura Siak ini mengaku, publik menaruh kecurigaan kepada APH ikut bermain pada setiap kegiatan lelang. Karena sejauh ini tidak ada tindakan dari mereka.
Kendati begitu, Rolis tidak menampik tiga tahun terakhir penindakan hukum terhadap kasus dugaan korupsi di Siak gencar dilakukan pihak kejaksaan, seperti dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang atau kelalaian pemangku kepentingan.
"Itu pun dinasnya atau OPD-nya di pilih-pilih. Sebagai contoh kasus permainan pupuk subsidi di Dinas Pertanian Siak, dan belum lama ini kasus BPBD Siak, "ujarnya.
Akan tetapi, dalam tindakan tidak ada menyangkut infrastruktur seperti jalan, gedung, atau lainnya. Mungkin OPD yang membidangi itu terlalu kuat. Sehingga Kejari atau Polres tidak sanggup melakukan proses hukum
Padahal, lanjut Rolis, sudah ada contoh di depan mata. Pembangunan jembatan kaca yang menelan uang rakyat puluhan miliar. Tiang penyangga jembatan kaca yang terletak di Kecamatan Mempura itu pun sudah dua kali ditabrak kapal yang melintas di Sungai Siak.
"Kabar yang kita dengar, perbaikan atau pembangunan ulang tiang dibiayai oleh perusahaan kapal yang menabrak. Tapi besaran biaya yang dikucurkan oleh perusahaan kapal ditutupi. Kalau benar dibiayai, berapa?. Yang jadi pertanyaan, masak APH tidak mencium aroma permainan itu, "katanya penuh tanya
Belum lagi besaran anggaran biaya swakelola dan perbaikan lift jembatan di Dinas PU Tarukim Siak. Apa-apa saja yang dibangun pakai anggaran itu. Total nilainya informasinya hingga belasan miliar.
Tidak hanya sebatas itu, Rolis juga menyasar dugaan permainan di Dinas Perhubungan Siak. Dugaan mark-up pemeliharaan kapal di Siak tidak pernah tersentuh. Begitu juga dugaan permainan pembuatan Bus Wisata Siakkuw yang menelan anggaran miliar rupiah.
"Mestinya, pembuatan bus dicek. Benar enggak busnya itu dibeli baru, lalu dipermak seunik itu. Sebab, sepengetahuan saya, dalam butiran lelang, itu bus baru. Lalu di modifikasi menjadi bus wisata kayak sekarang ini. Tapi didiamkan saja. Padahal sudah jelas, Pak Kejagung (ST Burhanuddin) pernah bilang, jaksa bodoh kalau tidak bisa temukan korupsi di daerah. Itu bahasa Pak Kejagung di media-media. Bukan bahasa saya, "tambah dia.
Untuk itu dalam waktu dekat ini, Rolis Cs akan membuat laporan ke Kejaksaan Tinggi Riau, agar dugaan permainan di ULP Siak terungkap.
"Tak hanya ULP-nya, kita juga akan ke Aswas untuk membuat laporan. Sebab ada dugaan, sejumlah oknum kejaksaan ikut bermain dalam setiap pengadaan baik lelang, maupun penunjukan langsung (PL), "pungkasnya.**
Laporan: Arifin