 |
| Pertemuan para tokoh masyarakat Air Putih mengurai persoalan desa dengan Plt Sekdes Farida |
RIAUEXPRESS, BENGKALIS - Sejumlah tokoh masyarakat desa Air Putih, kecamatan Bengkalis mendatangi kantor desa Air Putih untuk mempertanyakan berbagai kebijakan yang dilakukan Kepala Desa (Kades) M. Syaifuddin yang dinilai telah menimbulkan gejolak negatif di kalangan masyarakat, Kamis (12/12/24).
Tokoh masyarakat yang mendatangi kantor Desa diantaranya mantan Ketua RT Efendi, Mantan Ketua BPD Indra Sukma, Mantan Ketua LKMD Zulkarnaen, tokoh masyarakat Lukman, dan Muhammad Yose Rizal dengan disambut Plt Sekdes Air Putih Farida di ruang kerjanya.
Menurut para tokoh masyarakat tersebut, bahwa beberapa hal yang dipertanyakan diantaranya terkait hasil akhir seleksi calon Sekretaris Desa (Sekdes) Air Putih, yang dinilai tidak tidak mengikuti prosedur yang ada, dan telah dikelurkan putusan oleh Panitia Seleksi (Pansel) pada bulan September 2024 lalu.
 |
| Hasil akhir nilai seleksi calon sekretaris desa Air Putih |
Lantaran, hasil nilai dari tiga yang mengikuti tes seleksi diantaranya Riadi Saleh mendapatkan nilai peringkat 2, kemudian M. Yose Rizal nilai peringkat 1, dan Nuriana peringkat 3. Namun karena Riadi Saleh adalah keponakan Kades M. Syaifuddin direkomendasikan oleh kades ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) agar menjadi Sekdesnya.
"Itu tidak sesuai dengan pernyataan pak Kades sebelumnya, bahwa nantinya nilai tertinggi yang akan jadi Sekdes Definitif. Jika caranya seperti itu apa gunakan dilakukan seleksi dengan menghabiskan duit desa, lebih baik langsung ditunjuk, "protes tokoh masyarakat Lukman.
Oleh sebab itu, lanjut tokoh lain mantan ketua BPD Indra Sukma, jika soal hasil seleksi Sekdes ini tidak juga tuntas sesuai harapan bersama dengan lebih mengutamakan nilai tertinggi, "maka akan melakukan tuntutan lebih ekstrim lagi, "ujar Indra diamini para tokoh masyarakat lainnya.
Kemudian tokoh lain merupakan mantan Ketua LKMD Zulkarnaen, mengaku heran dengan kebijakan yang dilakukan oleh Kades M. Syaifuddin, karena hutang dana operasional LKMD, RT/RW, Guru Paud, guru Ngaji, kegiatan Kompang di tahun 2017 tidak dibayar, pasca ada pencairan tahun 2023 berupa tunda bayar Rp450 juta.
"Bolehlah tidak dibayar alasan Kades tidak berani karena tidak ada SPJ nya. Tapi setelah saya melaporkan ke Kejaksaan, alih-alih dana operasional RT/RW dibayarkan. Terus atas dasar alasan apa mereka dibayar sedangkan jelas RT/RW tidak ada SPJ sesuai keterangan Kades, sedangkan kami dari LKMD yang beranggotakan 9 orang tidak juga dibayar, termasuk guru Paud, guru Ngaji dan kegiatan Kompang, "beber Zulkarnaen.
Di sisi lain, mantan RT Efendi juga mempertanyakan soal program pembangunan rumah layak huni, yang dinilai pilih kasih tanpa mengikuti nomor urut sesuai kesepakatan bersama.
Sehubungan dengan berbagai persoalan yang disampaikan oleh para tokoh masyarakat desa Air Putih tersebut, Plt Sekdes Farida mengaku berbagai aspirasi tersebut akan ditampung dan akan disampaikan ke pimpinan, Kades M. Syaifuddin.
"Apa yang menjadi persoalan nanti akan saya sampaikan ke pak Kades, karena saat ini pak Kades sedang ada tugas di luar kota, "ujar Farida dihadapan para tokoh masyarakat tersebut.
Sementara itu, Kades Air Putih M. Syaifuddin ketika dihubungi mengaku sedang ada kegiatan pembukaan MTQ tingkat Kabupaten di kecamatan Mandau. Sehingga ia akan menyampaikan penjelasan terkait tuntutan para tokoh masyarakat usai kepulangan dari Mandau.**